Kajari Aceh Besar : Kejaksaan Akan Pastikan Badan Usaha Patuh Laksanakan Kewajiban Dalam Program JKN-KIS

Aceh Besar –  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan Cabang Banda Aceh melaksanakan kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Kabupaten/Kota bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan instansi terkait di Kabupaten tersebut, Kamis (13/9/18).

Kegiatan ini rutin dilakukan dua kali setiap tahunnya dengan seluruh Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk melakukan evaluasi atas tingkat kepatuhan badan usaha untuk melaksanakan kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menentukan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan Badan Usaha ke depannya.

Untuk lebih memberi pemahaman pada badan usaha, dalam kesempatan yang bersamaan dengan pelaksanaan forum tersebut juga turut mengundang 46 badan usaha di wilayah Aceh Besar yang menurut data BPJS Kesehatan terindikasi belum patuh menunaikan kewajibannya dalam program JKN-KIS sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Perwakilan Badan Usaha yang hadir diberi pemahaman oleh pihak kejaksaan mengenai mekanisme pengenaan sanksi bagi badan usaha yang tidak patuh.

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar selaku ketua forum, Mardani menyatakan bahwa Kejaksaan dan BPJS Kesehatan telah melakukan kerjasama dan bersama-sama mewujudkan suksesnya program JKN-KIS.

“Sosialisasi selalu dikedepankan, namun setelah semua upaya itu dilakukan oleh BPJS Kesehatan, sudah sepatutnya kita sampai pada upaya penegakan hukum. Sebagaimana amanah dari peraturan perundang-undangan terkait termasuk instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2017, kejaksaan berwenang dan berkewajiban untuk mengenakan sanksi kepada badan usaha yang tidak juga patuh”, ujarnya.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Agus Kencana turut menyampaikan pemahaman kepada perwakilan badan usaha yang hadir, bahwa kejaksaan bertindak selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan BPJS Kesehatan merupakan salah satu institusi yang telah bekerjasama dengan kejaksaan untuk menangani masalah hukum tertentu dan mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nota kesepahaman yang berlaku antara kedua pihak.

“Kejaksaan dapat mengambil langkah-langkah hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara, diantaranya berupa upaya pemanggilan kepada badan usaha yang tidak patuh, bahkan dapat mengambil langkah hukum yang mengarah kepada gugatan, dengan kuasa dari BPJS Kesehatan”, jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Aldiana dalam sambutannya menjelaskan, untuk mewujudkan program JKN-KIS yang berkualitas dan berkesinambungan, BPJS Kesehatan perlu membangun sinergi dengan seluruh stakeholder JKN-KIS.

“Program JKN-KIS ditetapkan sebagai program strategis nasional, Pemerintah Pusat menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap suksesnya pelaksanaan program ini dan kita semua perlu mengupayakan yang terbaik dan bersinergi lintas instansi untuk memastikan tercapainya tujuan mulia dari program JKN-KIS”, kata Aldiana.

Menutup kegiatan sosialisasi tersebut, dilakukan penandatangan komitmen kepatuhan oleh perwakilan badan usaha yang hadir, di hadapan seluruh peserta forum. (ril/ded)

Komentar

Loading...