YARA Serahkan Daftar Caleg Tersandung Kasus Korupsi Laporan Masyarakat

Safaruddin Ketua YARA

Banda Aceh - Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Muhammad Zubir, menyerahkan nama-nama calon legislatif (caleg) yang pernah tersandung kasus korupsi untuk ditindak lanjuti sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kota.

Dalam laporannya, Zubir menyampaikan ada tiga orang yang di iinformasikan oleh masyarakat kepada YARA yang tersandung kasus korupsi, yakni Muntasir Hamid yang maju sebagai Calon Anggota DPD dan Amin Said yang maju menjadi Caleg DPRK Banda Aceh dari Partai PPP Dapil 2 dan Amri M Ali yang maju sebagai Caleg DPR RI Dapil 1 dari PPP.

"Dalam pantauan kami, ketiganya ini belum dilaporkan kepada KIP Aceh sebagaimana caleg lain yang telah ditindak lanjuti oleh KIP, kami juga ingin agar laporan terhadap nama yang kami sampaikan ini agar ditindaklanjuti klarifikasinya sesuai dengan aturan," ujarnya Rabu (12/9/2018).

Ia menjelaskan, pihaknya mendapat informasi yang kemudian dielusuri dengan browsing di internet, diketahui Ketua DPRD Kota Banda Aceh Muntasir Hamid, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Banda Aceh 1999-2004 Amin Said dan Amri sebagai Anggota DPRK divonis 18 bulan penjara dipotong masa tahanan dan tetap menjadi tahanan kota.

"Ketiganya divonis bersalah dalam kasus korupsi dana APBD 2002 senilai Rp 5,6 miliar, didang pembacaan vonis ini digelar di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Kamis (16/12/2004), sidang dipimpin oleh ketua majelis hakim Syafaruddin Nasution. Dalam amar putusannya, majelis hakim memutuskan uang Rp 125 juta yang pernah digunakan anggota DPRD Kota Banda Aceh untuk membeli mobil pribadi yang sudah diserahkan sebagai barang bukti disita negara dan dikembalikan ke Pemko Banda Aceh," ungkapnya.

Majelis hakim, lanjut Zubir, menjerat ketiganya dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Saat itu, ketiganya menyatakan banding yang kemudian tidak diketahui lagi kelanjutan perkara tersebut apakah ketiganya jadi mengajukan banding atau tidak dan apakah putusan yang berkekuatan hukum terhadap keduanya bersalah atau tidak.

"Untuk itu kami meminta kepada KIP Aceh agar meminta klarifikasi kepada keduanya, ini penting untuk menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara agar tetap terjaga, jika keduanya pernah bermasalah dengan kasus korupsi maka KIP wajib mencoret keduanya seperti pencoretan kepada mantan Gubernur Aceh," jelasnya.

"Sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 20 bahwa mantan koruptor, mantan bandar narkoba dan mantan pelaku kejahatan seksual anak, tidak diperbolehkan mendaftarkan diri menjadi anggota legislatif, baik tingkat kota/kabupaten, provinsi atau pusat dalam tahapan Pemilu 2019, sebagaimana diterapkan kepada Mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, tapi jika tidak maka ketiganya bisa tetap menjadi caleg," tutup Zubir.(hfz/hfz)

Komentar

Loading...