Asesor BAN PAUD PNF Aceh Kunjungi TK Gratis Dhuafa Ruman Aceh

Aceh BisnisAsesor BAN PAUD PNF Aceh Kunjungi TK Gratis Dhuafa Ruman Aceh

Banda Aceh - Sekolah Taman Kanak-kanak RUMAN (Rumah Baca Aneuk Nanggroe) Aceh dikunjungi 2 asesor BAN (badan akreditasi nasional) PAUD (Pendidikan anak usia dini) dan PNF (Pendidikan non-formal) provinsi Aceh, Rabu (5/9/2018).

Kedua asesor tersebut adalah Dhulhadi Jamal, S.Ag., yang juga pengurus pusat HIMPAUDI (himpunan pendidik PAUD Indonesia) dan Drs. Chairuddin TS yang menjadi Kepala BAN PAUD PNF Aceh. Turut hadir juga Nurjannah S.Pd, Pengawas Sekolah TK Banda Aceh.

Kunjungan kedua asesor tersebut diterima langsung oleh Pendiri Lembaga Pendidikan RUMAN Aceh, Ahmad Arif yang didampingi Kepala Sekolah beserta guru-guru TK RUMAN Aceh di sekolah mereka di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh.

Kepala Sekolah TK RUMAN Aceh, Rizky Sopya S.Pd mengatakan, kunjungan tim asesor untuk melakukan penilaian dalam rangka menentukan kelayakan dan akreditasi satuan pendidikan yang dilakukan pihaknya.

“Meski TK ini kita khususkan buat kaum dhuafa, bukan berarti diselenggarakan asal jadi. Namun, kita ingin malakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia,”kata Rizky.

Dikatakannya, dari total 69 murid kelas TK saat ini, 56 di antaranya berasal dari keluaga fakir miskin yang bersekolah secara gratis, 10 berbayar sebagian dan 3 lainnya berbayar penuh.

Sementara itu, salah seorang asesor BAN PAUD PNF Aceh, Dhulhadi Jamal mengutarakan bahwa Undang-undang sistem Pendidikan nasional Indonesia mengharuskan setiap satuan Pendidikan, baik formal mau pun non formal melakukan akreditasi.

“Setiap satuan Pendidikan wajib punya legalitas dan akreditasi dalam rangka mengukur kelayakan dan penjaminan mutu dalam 8 standar seperti dimanahkan UU Sisdiknas kita,” ujar Dhulhadi.

Kedelapan standar tersebut diantaranya standar tingkat pencapaian perkembangan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga Pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian Pendidikan.

“Hasil akreditasi ini nanti bisa berlaku untuk periode lima tahun ke depan. Setelah itu, baru diajukan kembali untuk menilai kelayakan dan akreditasi,”pungkas Dhulhadi.(ril/ded)

Komentar

Loading...