Ganti Rugi Lahan Tol Terlalu Murah, DPRA Akan Panggil Pihak Terkait

Foto: Aceh Bisnis

Banda Aceh - Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengaku akan memanggil sejumlah pihak terkait harga pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Banda Aceh-Pidie di kawasan Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar.

Hal ini dikatakan anggota dewan Komisi I Iskandar Usman Al Farlaky didampingi Jamaluddin T Muku usai menemui sejumlah perwakilan masyarakat sekaligus pemilik lahan yang datang ke Kantor DPRA karena tidak menerima penawaran atau penetapan harga lahan dianggap terlalu murah, Senin (3/9/2018).

"Kita akan panggil pihak terkait untuk meminta penjelasan terkait hal ini terutama KJPP, Badan Pertanahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Balai Pembangunan Jembatan dan Jalan Aceh," ujarnya.

Menurut Iskandar, sejumlah pihak ini tentu mengetahui tentang rencana pembangunan dan pembebasan lahan untuk tol Banda Aceh-Sigli ini. Pihak KJPP juga tentunya harus menjelaskan alasan-alasan dan teknis standar yang mereka gunakan sehingga mereka bisa menilai sebegitu murah lahan milik masyarakat ini.

"Nanti dalam pemanggilan ini juga kami akan panggil para perwakilan masyarakat yang merasa keberatan dengan penetapan harga pembebasan lahan ini. Kita juga meminta dokumen sebagai bahan kajian awal sebelum ditindaklanjuti," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah masyarakat Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (3/9/2018) karena menolak pembayaran pembebasan lahan Banda Aceh-Sigli yang dinilai tidak sesuai.

Salah seorang pemilik lahan sekaligus perwakilan warga, T Sulaiman mengatakan, pihaknya menganggap penawaran pembayaran pembebasan lahan tol tersebut terlalu murah. "Kami menolak harga tanah yang diberikan Kantor Penilai Jasa Publik (KJPP)," ujarnya kepada wartawan.

Harga pembayaran tanah yang ditawarkan pihak KJPP berkisar antara mulai dari Rp 12 ribu hingga Rp 45 ribu. Menurutnya, harga ini sangat murah dan jauh berbeda dibandingkan dengan pembebasan lahan yang pernah dilakukan sebelumnya di kawasan Blang Bintang beberapa tahun lalu yakni misalnya untuk pembangunan SMK Penerbangan.

"Tahun 2010 lalu lahan dijual seharga Rp 72 ribu per meter untuk lahan pembangunan SMK Penerbangan. Tahun 2013, lahan yang dibebaskan seharga Rp 130 ribu per meter untuk Paskas Angkatan Udara (AU) yang dibeli oleh Pemerintah Aceh," katanya.(hfz/hfz)

Komentar

Loading...