Pemko Banda Aceh Tolak Keluarkan Rekomendasi, Deklarasi #2019Gantipresiden Ditunda

Banda Aceh – Deklarasi #Gantipresiden generasi muda PKS Aceh yang akan digelar pada Sabtu (1/9/2018) di Stadion H Dirmuthala Lampineung, Banda Aceh terpaksa ditunda untuk sementara.

Penundaan deklarasi tersebut karena tidak mendapat surat rekomendasi pengunaan jalan dan tempat dari Pemko Banda Aceh, sehingga Polresta Banda Aceh tidak dapat mengeluarkan surat ijin deklarasi tersebut.

Ketua Panitia Deklarasi #2019Gantipresiden Tgk Mustafa MY Tiba menjelaskan tidak adanya rekomendasi dari Pemko banda Aceh diketahui dari surat jawaban atas permohonan rekomendasi yang dikirimkan pihaknya kepada Pemko Banda Aceh sebagaimana disyaratkan oleh pihak kepolisian.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muchlish itu disebutkan Pemko Banda Aceh tidak dapat mengeluarkan rekomendasi deklarasi 2019 ganti presiden untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerawanan sosial seperti di tempat lain.

“Kita mengajukan surat kepada Polresta Banda Aceh, dan mereka mengatakan harus ada rekomendasi dari Pemko terlebih dahulu sehingga mereka bisa mengeluarkan izin, dan bedasarkan surat yang kita terima Jumat sore, Pemko menolak mengeluarkan rekomendasi kegiatan,”ungkapnya

Padahal, kata dia, pihak panitia deklarasi sudah menyiapkan sejumlah agenda untuk hari deklarasi yang rencananya akan dihadiri oleh Inisiator tagar 2019 ganti Presiden Mardani Ali Sera, Anggota DPR RI asal Aceh M Nasir Djamil dan Anggota DPD RI asal Aceh Rafly.

Namun setelah berdiskusi dengan banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, pihaknya dengan sangat menyesal menunda kegiatan tersebut. “Kita perkirakan peserta yang akan hadir dan konfirmasi mencapai 10 ribu orang, padahal sebelumnya kami menargetkan sekitar 2 ribu peserta. Namun kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas tertundanya deklarasi ini,”jelasnya didampingi panitia lainnya Farid NU dan Erlanda.

Namun demikian Ia mengakui penundaan itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan aksi demo penolakan yang dilakukan oleh segelintir masyarakat dan juga video ancaman dari sejumlah pria bersebo seperti yang viral di media sosial.

“Apalagi kegiatan deklarasi 2019 ganti presiden ini adalah sah dan tidak melanggar konstitusi, hal itu juga disampaikan baik oleh KPU maupun Bawaslu, namun sebagai partai politik kita ikuti prosedurnya, termasuk izin-izin dari pihak terkait,”terang Tgk Mustafa kepada wartawan dalam jumpa pers di Banda Aceh, Jum’at (31/8/2018).

Selain itu penundaan juga terkait dengan izin dari pihak kepolisian. Karena menurutnya izin dari Polisi membutuhkan rekomendasi dari pemko Banda Aceh. Dan Pemko Banda Aceh menolak untuk memberikan rekomendasi.

“Dengan sangat menyesal kami meminta maaf kepada semua pihak terutama panitia yang sudah bekerja siang malam mempersiapkan acara, bahkan Mardani sudah beli tiket, Rafly sudah mempersiapkan lagu ganti presiden versi Aceh, tapi atas pertimbangan berbagai pihak acara ini kita tunda terlebih dahulu,"pungkasnya.(adi/adi)

Komentar

Loading...