BPJS: Bayi Lahir Sehat Tidak Harus Gunakan JKN

detikIlustrasi bayi (Foto: dok. Getty Images)

Lhokseumawe - Pejabat BPJS Kesehatan Lhokseumawe mengatakan bayi yang baru lahir secara normal dan sehat tidak harus segera menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mendapat pelayanan perawatan bayi sehat sesaat setelah ia dilahirkan karena itu sudah melekat pada hak jaminan pelayanan kesehatan sang ibu sebagai peserta JKN.

Staf Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe Putri Mariati di Lhokseumawe, Jumat mengatakan ada kasus pada salah satu tempat pemberi pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Lhokseumawe bahwa ada orang tua bayi yang baru lahir diharuskan oleh pemberi pelayanan untuk mengurus kartu kepersertaan JKN.

Padahal, menurut Putri, pascapersalinan kondisi bayi sehat dan tanpa perlu dilakukan perawatan medis khusus. Akan tetapi pihak pemberi layanan mengarahkan kepada orang tua bayi untuk mengurus kepersertaan JKN.

"Ada warga yang datang ke kantor BPJS Lhokseumawe, katanya pihak pemberi pelayanan meminta kepada orang tua bayi untuk mengurus kepersertaan JKN kepada bayinya. Padahal kondisi bayi sehat dan tanpa perawatan khusus. Bahkan, apabila tidak diurus akan dibebankan biaya seperti pasien umum," ujar Putri.

Padahal, katanya, hal itu tidak diperlukan. Karena jaminan pelayanan bayi baru lahir sehat difasilitas kesehatan lanjutan, ditagihkan dalam satu paket persalinan sang ibu. Dengan ketentuan pelayanan yang didapatkan adalah pelayanan neonatal esensial dan tidak membutuhkan perawatan dengan sumber daya secara khusus.

Putri menjelaskan, apalagi, sejak 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan melalui Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, telah mengeluarkan aturan Perdirjampelkes BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat. Keluarnya aturan tersebut, merupakan salah satu langkah yang ditempuh BPJS Kesehatan dalam rangka menjalankan fungsi kendali mutu dan kendali biaya terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, khususnya dalam hal penjaminan pelayanan bayi lahir sehat.

"Peraturan baru ini bisa dinilai sebagai sebuah langkah maju bagi pelaksanaan jaminan sosial kesehatan agar pemanfaatan biaya pelayanan JKN lebih efektif dan efisien dengan tetap menjaga mutu pelayanan yang diberikan," ujar Staf Komunikasi BPJS Kesehatan Lhokseumawe Putri Mariati.

Oleh karena itu, kepada masyarakat yang menjadi peserta JKN supaya dapat mengetahui hak-haknya dalam mengakses dan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Begitu juga pihak pemberi pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diharuskan memahami dan mengikuti ketentuan serta aturan terkait pelayanan JKN sebagai salah satu langkah mendukung keberlanjutan program ini.

"Kami harapkan semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk dapat memahami aturan tersebut dan pihak kami akan terus melakukan pengawasan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan secara efektif, serta berharap tidak kembali terulang hal-hal yang tidak diinginkan," kata Putri.

Komentar

Loading...