Ada Perang Dagang, Defisit Neraca Perdagangan RI Bakal Berlanjut  

Sejumlah truk peti kemas di area JICT Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (18/10). BPS mencatat, nilai ekspor September 2016 sebesar US$ 12,51 miliar, turun 1,84% dibanding bulan sebelumnya dan turun 0,59% (yoy). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jakarta - Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China akan membuat defisit neraca perdagangan Indonesia berlanjut hingga semester II 2018. Hal ini karena aksi proteksi yang diterapkan ke dua negara akan ‎menghambat ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, komoditas unggulan ekspor yang akan terkena dampak dari perang dagang ini yaitu minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan karet.

"Secara spesifik dampak proteksi dagang beberapa negara seperti AS, China akan memukul ekspor komoditas unggulan seperti CPO dan karet," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa (10/7/2018).‎

Dia mengungkapkan, sebelum adanya perang dagang, pertumbuhan ekspor CPO Indonesia sudah minus hingga 15 persen. Adanya perang dagang dikhawatirkan akan membuat ekspor komoditas ini semakin anjlok.

"Sebelum realisasi perang dagang saja ekspor CPO sudah minus 15,6 persen, sementara karet anjlok 21,4 persen. Padahal kedua komoditas primer tersebut berkontribusi sebesar 16 persen dari total ekspor nonmigas," kata dia.

Menurut dia, posisi Indonesia yang berada di rantai pasok paling bawah sebagai pemasok bahan baku industri menjadi sebab utama kenapa Indonesia rentan terhadap perang dagang.

"Kesimpulan akhirnya defisit perdagangan sangat mungkin berlanjut di semester II. Karena ekspor melambat, sementara impornya naik maka permintaan valas semakin tinggi ujungnya rupiah rentan terdepresiasi," tandas dia.

Strategi RI

Pemerintah Indonesia menyatakan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS terkait rencana mengenakan tarif bea masuk bagi 124 produk asal Indonesia. Namun demikian, Indonesia juga menyiapkan langkah antisipasi dari kebijakan tersebut.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pengenaan tarif bea masuk tersebut merupakan bagian dari langkah AS mengkaji ulang kebijakan Generalized System of Preference (GPS) untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia. GSP yaitu fasilitas keringanan bea mausk dari negara maju untuk produk-produk ekspor negara berkembang.

"Sesuatu yang biasa GSP di-review. GSP tidak mencerminkan sesuatu hal dengan perdagangan Indonesia. Semua negara yang punya GSP di-review, tapi Indonesia jadi salah satu negara yang dilakukan review tahun ini," ujar dia di Istana Bogor, Senin (9/7/2018).

Dia mengungkapkan, Indonesia hanya menempati urutan ke-17 sebagai negara mitra dagang AS. Dengan demikian, review GSP ini tidak akan berdampak signifikan bagi perdagangan kedua negara.

"Tadi kita lihat geopolitik, Indonesia di AS ranking 17 dan juga dari segi impor dan ekspor. Kami tidak melihat ini akan menjadi ancaman yang besar bagi Indonesia. Kita komunikasi dan lakukan pembicaraan," kata dia.

Namun demikian, lanjut Airlangga, Indonesia tidak akan menyerah begitu saja dengan kebijakan dagang yang diterapkan AS. Menurut dia, Indonesia tetap akan mengoptimalkan ekspor produk-produk unggalan ke Negeri Paman Sam.

"Terhadap sektor yang belum dimanfaatkan pemerintah akan sosialisasi terhadap produk yang masih di dalam GSP yang bisa dimanfaatkan untuk ekspor ke AS. Ini kita akan lakukan kajian, misal prioritasnya kelapa sawit, industri tekstil dan harmonisasinya perlu diringankan. Sektor lain seperti otomotif, pembicaraan dengan Vietnam jadi prioritas. Ada beberapa prioritas yang dibahas," tandas dia.

Komentar

Loading...