Bertemu SBY, Ketum PAN Bahas Masalah Pilpres 2019

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (dua kiri) memberi sambutan saat menerima Ketua Bawaslu Abhan (dua kanan) di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (5/7). Bawaslu mensosialisasikan pengawasan dan pencalonan Pileg dan Pilpres 2019. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan dilakukan di rumah SBY, Jl Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan.

"Kalau Pak SBY artinya tidak hanya karena politik, tapi saya sering silaturahmi. Tapi tentu ini ada kaitannya juga dengan tahun politik. Pilpres kita juga berbicara apa yang terbaik untuk Indonesia hari ini dan yang akan datang. Itu yang kita bahas," kata Zulkifli Hasan di DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis malam 5 Juli 2018.

Zul sapaan akrabnya juga menanyakan arah dukungan Demokrat di Pilpres. Sebab, PAN dan Demokrat belum memenuhi syarat ambang batas presiden yakni 20% jika mengusung calon Presiden. Keduanya butuh tambahan satu partai.

"Yang bisa dua (partai mengusung capres) partai PDIP, Golkar, Gerindra. Tapi kalau PAN, Demokrat dan lain lain itu harus tiga karena itu koalisi harus dibangun. Tentu yang paling penting bagi kita bagaimana Indonesia hari ini dan akan datang. Mau dibawa ke mana," ujar dia.

Mereka juga membahas nama nama capres yang muncul dipublik. Salah satunya dari kader PAN maupun Demokrat.

"Ya semualah yang muncul. Termasuk dari kita, dari Demokrat. Semua disebut. Pokoknya nama nama yang sering muncul. Dirinci kebanyakan," kata Zul.

Belum Sepakat Koalisi

Dari hasil pertemuan tadi, PAN dan Demokrat juga belum bersepakat untuk berkoalisi di Pilpres 2019. Menurut Zul, proses masih panjang dan cair.

"Itu masih panjang. Dalam proses iya. Proses namanya. Jangan disimpulkan. Prosesnya itu masih panjang, masih ada besok, lusa, terus," ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua MPR ini juga membahas soal arah negara Indonesia ke depan antara lain tentang kedaulatan, kesenjangan, penegakan hukum, ekonomi kerakyatan dan sebagainya.

"Itu yang kita bicarakan. Jadi tak sekedar koalisi, menang pilpres, jatah jatah menteri. Tapi yang paling dalam diskusi tadi adalah bagaimana Indonesia lebih berdaulat, lebih maju, lebih adil," Zulkifli Hasan menandaskan.

Komentar

Loading...