Peta Power Sharing 2019 Ala PKS, Bagi Jatah 10 Kementerian Utama

Foto: Prabowo Subianto (tengah) dan Presiden PKS Sohibul Iman. (Ibnu Haryanto/detikcom)

Jakarta - PKS bicara soal pembagian kekuasaan atau power sharing Pilpres 2019 bila mereka dan koalisinya menang. Begini petanya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, power sharing itu telah dibicarakannya dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno. Power sharing melibatkan 4 parpol yang kemungkinan berkoalisi, PKS-Gerindra dan PAN serta PBB.

"Usul saya, jumlah kementerian potong, karena ini sangat tidak efisien. Kan 34, nah angka 25-26 cukup," ujar Mardani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Mardani lalu bicara soal pembagian menteri. Menurutnya, akan lebih baik kalau jatah antara profesional dengan kalangan partai politik dibagi dua.

"Atau 50 persen jatahnya profesional, monggo, jadi 50 persen jatahnya parpol. Katakan 13, 14 ambil. Monggo dibagi dan fair kok," jelas Mardani.

Mardani lalu meminta partai-partai yang akan berkoalisi memberikan masukan. Power sharing ini harus jelas pembagiannya. "Umumkan dari PKS usulnya ini menterinya, Gerindra ini, PAN ini, PKB ini," ucapnya.

Soal posisi capres-cawapres, Mardani menyebut itu hal yang mudah diatur bagi partai pimpinan Sohibul Iman itu. Dia mengibaratkan posisi capres setara dengan 5 menteri dan cawapres 3 menteri.

Andai salah partai telah mengisi posisi itu, maka jatah menteri partai itu dikurangi. Menurut Mardani, itu hitung-hitungan yang adil.

"Jadi kalau PKS udah ngambil cawapres, berarti jatah 3 menteri PAN nambah dan Sandi setuju untuk hal kayak begini," katanya.

Mardani lalu bicara soal beberapa pos menteri utama yang dibagi. Dia menyebutnya sebagai kursi menteri grade A.

"Tentu kementerian utama seperti keuangan, 3 menko, Kemendagri, Kemenlu, Pertahanan. Nanti ada Pendidikan, ada Kum (hukum) HAM, nanti bisa Kesehatan. Kementerian grade A semua," tutup Mardani.

Komentar

Loading...