Gubernur Irwandi Ditangkap KPK, Nasir Djamil: Pemerintahan Aceh Tak Boleh Stagnan

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diamankan di Polda Aceh. (Agus Setyadi/detikcom)

Banda Aceh - Anggota Komisi Hukum DPR RI Nasir Djamil meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

“Saya berhap tidak mengembanngkan isu atau opini yang menyudutkan ataupun membuat seolah-olah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah melakukan tindak pidana korupsi,”kata Nasir Djamil, Rabu (4/7/2018).

Ia menyatakan, meskipun ekspresi masyarakat tersebut tidak bisa dibendung, apalagi jika pendapat atau opini itu disebarkan melalui media sosial. “Tapi memang inilah konsekwensi pejabat publik seperti Gubernur saat menghadapi masalah hukum,”ungkapnya.

“Serahkan proses hukum ini kepada KPK. Sebab Irwandi masih menjalani pemeriksaan. KPK sampai saat ini belum menentukan status hukum Irwandi,”paparnya.

Menurut dia, bisa jadi pemeriksaan terhadap Irwandi erat kaitannya dengan bupati bener meriah ahmadi. “Saya juga menyayangkan cara KPK membawa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan menggunakan mobil milik Brimob Polri, yang biasa digunakan untuk menghadapi huru hara,”paparnya.

Padahal, kata dia, untuk membawa Gubernur bisa menggunakan mobil lain untuk menghormati praduga tak bersalah terhadap Gubernur Aceh.

“Kenderaan milik Brimob Polri yang digunakan untuk membawa Irwandi ke Bandara Sultan Iskandar Muda, terkesan seolah-olah Gubernur Aceh itu adalah tersangka teroris,”ungkap Nasir Djamil.

Untuk itu, Nasir Djamil meminta kepada jajaran pemerintahan Aceh agar tetap bekerja melayani masyarakat dan menuntaskan pelelangan proyek-proyek yang pembangunannyabsangat diharapkan oleh masyarakat.

“Apa yang dialami oleh Gubernur Aceh tersebut adalah bagian dari proses penegakan hukum. Pemerintahan di Aceh tidak boleh stagnan,”pungkasnya.(afz/afz)

Komentar

Loading...