PNS di Aceh Paling Banyak Terlibat Korupsi

detik.comIlustrasi PNS

Banda Aceh - Tercatat, oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aceh paling banyak terlibat dalam kasus korupsi sepanjang 5 tahun terakhir. Dari hasil analisa putusan perkara korupsi yang dilakukan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), sebanyak 157 PNS terlibat dari 293 terdakwa disidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak 2013-2017.

"Di tahun 2017 juga ada peningkatan pemidanaan terhadap pegawai baik itu di kabupaten/kota atau provinsi. Dari 59 terdakwa korupsi, 36 orang diantaranya PNS," ujar Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi, Kamis (7/6/2018).

Ia menjelaskan, besarnya jumlah PNS yang terlibat menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahahan di Aceh. Komitmen reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi yang selama ini digaungkan tidak tampak dari data tren putusan tahun 2013 hingga 2017.

"Sementara itu, tren dakwaan dan putusan ringan juga bakal membuat para koruptor semakin berani untuk melakukan tindak pidana korupsi," kata Baihaqi.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil kajian MaTA terhadap tren dakwaan sepanjang 2017, jaksa belum pernah mendakwa pelaku korupsi dengan dakwaan berat yakni di atas 10 tahun penjara. "Sebagai gambaran rata-rata, dakwaan JPU berkisar antara 4,1 tahun hingga 8 tahun yang termasuk dakwaan sedang," tambahnya.

Korupsi Masih Meraja Lela

Sementara, tindak korupsi di provinsi Aceh masih begitu meraja lela. Kerugian yang disebabkan pun sangat fantastis. Berdasarkan hasil analisa, kerugian negara yang disebabkan lebih dari Rp 1 triliun sejak tahun 2013 hingga 2017.

"Pada 2013 sebanyak Rp 31,3 miliar lebih, naik jadi Rp 96,2 miliar lebih pada tahun 2014, kemudian naik lagi menjadi Rp 120,7 miliar lebih pada 2015," katanya.

Pertumbuhan kerugian negara, lanjutnya, begitu luar luar biasa pada tahun 2016 yang mana dari 72 pelaku yang terlibat, kerugian negara yang disebabkan yakni senilai Rp 1,13 triliun lebih. Sementara, pada 2017, MaTA mencatat sebanyak Rp 49 miliar lebih keuangan negara dikorupsi.

"Sebagian kerugian negara itu sudah dikembalikan jika merujuk vonis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Pada 2013, uang negara yang dikembalikan sebanyak Rp 3,8 miliar lebih, pada 2014 Rp 2,8 miliar lebih, pada 2015 Rp 11,5 miliar lebih, pada 2016 Rp 32,7 miliar lebih dan pada 2017 Rp 42 miliar lebih," ungkapnya.(hfz/hfz)

Komentar

Loading...