2019, Water Front Harbors Jadi Agenda Utama BPKS

Foto: Aceh Bisnis

Jakarta – Dalam pengembangan Kawasan Sabang, Water Front Harbors (WFH) akan menjadi agenda utama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) pada tahun 2019 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPKS Sayid Fadhil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, bertempat di gedung Nusantara Komplek DPR RI Jakarta.

Kepala BPKS Sayid mengatakan, kawasan Sabang sebenarnya telah menjadi tempat pelaksanakan berbagai even nasional salah satunya seperti Sail Sabang. “Di Kawasan ini juga terdapat Dermaga BPKS (CT 1, CT 3) yang di singgahi berbagai kapal dari luar negeri berkelas internasional seperti Cruise dan Yatch,”katanya.

Namun, kata dia, kondisi kawasan ini dipandang belum representatif sebagai kawasan yang layak, sehingga memerlukan penataan-penataan yang lebih baik untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Aceh.

Untuk itu, BPKS mengajukan anggaran tambahan guna mempercepat perwujudan WFH tersebut. “Kita harapkan dengan adanya tambahan anggaran tersebut, kawasan teluk Sabang akan ditata dan akan menjadi pintu masuk Indonesia di bagian barat Indonesia yang layak dan jauh dari kesan kumuh seperti keadaan sekarang ini,”terangnya.

“Dukungan penuh Komisi VI DPR RI dan Pemerintah Pusat, sinergitas Kementerian terkait, Gubernur Aceh beserta Dewan Kawasan, Pemerintah Kota Sabang serta stakeholder terkait lainnya, BPKS akan terus dapat berkontribusi dalam pengusahaan kawasan Sabang untuk menjadi salah satu kawasan terkemuka di kawasan Asean dan bahkan Dunia dalam tahun-tahun mendatang,”ujarnya, Kamis (7/6/2018).

Di tahun 2019, jelas dia, BPKS juga berfokus pada penyelesaian Revitalisasi dan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Balohan.

Sementara itu, dalam sesi diskusi dan tanya jawab, pihak DPR RI juga menyarankan supaya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik di bawah manjemen baru BPKS sehingga infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tersebut dapat segera terwujud.

Salah seorang anggota Komisi VI DPR RI mengatakan bahwa pihaknya yakin dengan manajemen baru ini, BPKS akan lebih baik ke depan dan akuntable apalagi dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dapat dipertahankan pada tahun ini.(afz/adi)

Komentar

Loading...