KPK: Tersangka Korupsi Kementrian Agama Aceh Bisa Bertambah

Foto:Acehbisnis.co

Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan,bahwa tersangka korupsi perencanaan pembangunan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Aceh kemungkinan bisa bertambah lagi.

“Saat ini 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di Kemenag Aceh. Tidak tertutup kemungkinan bisa bertambah lagi,”kata Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Bidang Penindakan KPK Fikri di Banda Aceh, Rabu (6/6/2018).

Sebelumnya, penyidik kejaksaan menetapkan dua tersangka perencanaan pembangunan Kantor Wilayah Kemenag Aceh. Perencanaan pembangunan kantor tersebut dengan nilai kontrak Rp1,16 miliar dari pagu Rp1,2 miliar yang bersumber dari APBN 2015.

“Ini perkaranya sudah kita gelar berulang kali, bahkan kemarin sudah kita undang penyidiknya ke KPK, kita gelar dengan para ahli. jadi perkara ini menjadi atensi karena ada laporannya ke KPK, dan perkara ini kita prioritaskan sebelum perkara yang lain, dan akan kami lakukan koordinasi intens dengan Aspidsus agar perkaran ini bisa segera disidangkan dan KPK akan mendampingi sampai tahap penuntutan,”ungkap Fikri.

Selain kasus Kemenag, tim Korsup KPK yang melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Aceh juga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi Alkes Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh, dan Kasus dugaan tindak pidana korupsi PDKS Kabupaten Simeulu.

Fikri mengatakan, selama ini perkara yang dikoordinasikan dan difasilitasi dengan KPK ada tiga perkara, pertama pengadaan Alat kesehatan di RSUDZA tahun 2008 dengan anggaran sebesar Rp. 39 Milyar.

“Perkara ini ada beberapa kendala yang harus kita selesaikan, diantaranya kerugian Negara yang belum ada titik temu, tapi sekarang sudah mulai ada titik terang, mudah-mudahan perkara ini segera ditingkatkan ke tahap penuntutan,”paparnya.

Selanjutnya yang kedua kata Fikri, kasus penyimpangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulu tahun 2002-2012 pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulu (PDKS).

“Kasus ini dalam proses penyelidikan dan sudah ada tersangkanya mantan bupati Simeulu, namun ada beberapa hal dalam rangka mempertajam alat bukti,”tambahnya.

Sementar itu terkait lambannya pengusutan kasus-kasus tersebut, Fikri menyebutkan kasusnya tetap berjalan, dan harus ada potensi kerugian Negara, dan kendala selama ini kata Fikri belum adanya titik temu terkait dengan potensi kerugian Negara.

“Dan Alhamdulillah sudah mulai ada titik terang perkara ini. Jadi untuk perkara ini tidak ada kendala, kalau sebelumnya beluma ada kesamaan persepsi terkait kerugian Negara,” lanjutnya.

Sementara untuk kasus Simeulu masih membutuhkan beberapa alat bukti lain yang butuh pendalaman, termasuk saksi kunci yang saat ini mendekam dalam penjara di Simeulue. Sedangkan kasus Kementrian Agama dari alat bukti yang ada sudah cukup, tinggal menunggu laporan Potensi Kerugian Negara.

Sementara itu, Aspidsus Kejati Aceh Rahmatsyah mengatakan, untuk kasus Alkes RSUDZA sudah ditetapkan dua tersangka, Kasus PDKS satu orang tersangka dan Kanwil Kemenag dua tersangka.

“Ini kita kerjasama dengan KPK, kita minta bantu sama KPK, dan KPK sudah membantu luar biasa. Pada perkara Kemenag saja sudah berapa ahli yang dihadirkan. Jadi KPK sangat membantu kita disini, dan tidak ada inetrvensi disini, sehingga hambatan tadi bisa mencair,”pungkasnya.(ded/ded)

Komentar

Loading...