Pengamat: Jokowi Terganggu dengan Tekanan dari Cak Imin

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat tiba di acara Deklarasi Relawan Jokowi-Cak Imin (JOIN), Jakarta, Selasa (10/4). Deklarasi ini untuk mendorong sekaligus mendukung pasangan Joko Widodo-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2019.(Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendeklarasikan dirinya sebagai cawapres Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2019. Bahkan, Cak Imin sangat percaya diri akan dipilih Jokowi sebagai cawapres.

Ada juga kalimat bernada ancaman yang dilontarkan Cak Imin, di mana jika ia tak dipilih menjadi cawapres, PKB akan mengalihkan dukungan dan membuat poros koalisi baru. Gaya ancam mengancam ini dinilai membuat Jokowi tak nyaman dan justru bisa memutuskan tak akan memilih Cak Imin sebagai cawapres.

Hal ini disampaikan pengamat politik Ray Rangkuti dalam diskusi yang digelar Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/5/2018) sore.

"PKB dulu kemungkinan akan dilirik Jokowi dan kemudian PKB ngancam-ngancam. Gaya-gaya ngancam ini membuat Jokowi jadi enggak happy," kata Ray.

Dia menegaskan, gaya seperti ini membuat Jokowi terganggu. Menurut dia, Cak Imin atau PKB kurang mampu membaca psikologi politik Jokowi.

Menurut dia, ada beberapa alasan Jokowi akan memilih Cak Imin menjadi cawapres. Salah satunya Cak imin dinilai bisa merekatkan kubu NU agar merapat ke Jokowi. Dengan dukungan PKB, suara NU makin mudah didapatkan.

PKB Tetap Solid

Kendati ada 'ancaman' dari Cak Imin, menurutnya PKB akan tetap solid mendukung Jokowi. Rencana Cak Imin membentuk poros baru atau mengalihkan dukungan dinilai hanya semacam gertak politik.

"Itu hanya gertak politik saja. Bukan ancaman politik," kata Ray.

Ray memprediksi Jokowi akan mengumumkan nama cawapresnya di ujung waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka KPU. Saat ini Jokowi disebut sedang melakukan pengamatan siapa calon yang cukup dekat dengan masyarakat. Penetapan cawapres di ujung waktu juga dilakukan agar tak ada proses negosiasi politik dengan parpol yang terlalu panjang.

Komentar

Loading...