Gubernur Diminta Tindak Tegas Perusahaan yang Tak Bayar Gaji Sesuai UMP

Aceh BisnisGubernur Diminta Tindak Tegas Perusahaan yang Tak Bayar Gaji Sesuai UMP

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diminta untuk menindak Perusahaan yang beroperasi di Provinsi Aceh yang tidak membanyar gaji karyawan sesuai dengan Upah Minimun Pekerja (UMP) Aceh yang telah ditetapkan.

“Kita minta Pak Irwandi menindak tegas kalau ada perusahaan yang tidak membayar gaji sesuai UMP Aceh,”kata Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Aceh, Abdul Affan dalam jumpa pers di Kantor Dinas Keternagakerjaan dan Mobilitas Penduduk Aceh, Senin (30/4/2018) di Banda Aceh.

Menurut dia, banyak perusahaan di Aceh yang tidak membayar upah sesuai UMP yang telah ditetapkan pemerintah Aceh. “UMP Aceh sebenarnya sebesar Rp 2,7 Juta tidak berjalan semestinya, tapi pada kenyataannya banyak karyawan perusahaan dibayar di bawah UMP,”ungkapnya.

Bahkan, katanya, ada beberapa hotel, swalayan dan termasuk perusahaan plat merah yaitu PDAM dan BUMN di Provinsi itu yang tidak membayar gaji sesuai UMP. “Artinya mereka telah melawan ketentuan pemerintah daerah,”paparnya.

Padahal, UMP Aceh Rp 2,7 Juta seharusnya mereka bekerja selama 8 jam sehari, tapi kenyataan selama ini, kita melihat mereka (pekerja) di swalayan-swalayan bekerja mulai jam 08.00 sampai 23.00 Wib. “Jadi mereka bekerja sudah melebihi jam terget tetapi upahnya masih dibayar Rp 1,5 Juta per bulan atu dibawah UMP,”jelasnya.

“Hal ini yang akan kami tuntut kepada Pak Gubernur Irwandi untuk menindak tegas pihak perusahaan yang tidak membayar gaji para pekerja/buruh sesuai upah,”ujar Ketua KSBSI Aceh tersebut.

Selain itu, kami juga akan menuntut kepada Gubernur Aceh untuk menghapus outsourcing, menolak upah murah, dan perusahaan yang tidak membayar gaji sesuai UMP Aceh untuk di tindak tegas.

Sementara itu, Ketua Umun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh, Saiful Umar dalam jumpa pers tersebut mengatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan hak buruh/pekerja di Aceh agar lebih sejahtera.

“Selama ini, pemerintah telah gagal dalam mensejahterakan para pekerja, karena banyak pekerja yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan UMP Aceh,”ungkap Saiful didampingi Habibi KSPI Aceh.

Selain itu, Saiful Umar juga mengharapkan kedepan tidak ada lagi yang namanya outsourcing bagi tenaga kerja di Aceh.(ded/ded)

Komentar

Loading...