Pansel KIP Harus Bebas Dari Intervensi

MaTA

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Kabupaten/Kota di Provinsi itu harus bekerja secara selektif, profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Permintaan itu bertujuan agar calon anggota KIP yang terpilih merupakan orang-orang yang memiliki integritas dan komitmen untuk penyelenggaraan pemilu yang baik.

Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi berharap Pansel harus terbuka kepada publik dan harus mempertimbangkan masukan dari masyarakat untuk memilih calon anggota KIP sebelum dikirim untuk di uji kelayakan oleh DPRA, dan DPRK.

“Penentuan calon-calon anggota KIP di Aceh yang memiliki integritas dan komitmen yang untuk penyelenggaraan pemilu yang baik ditentukan dan merupakan tanggungjawab Pansel KIP,”jelas Baihaqi, Kamis (19/4/2018) di Banda Aceh.

Selain itu, tambahnya, Pansel juga perlu menelusuri rekam jejak calon-calon anggota KIP dilapangan untuk mendapatkan gambaran yang konkrit terkait calon. “Kalau hanya membaca berkas dan dokumen yang diajukan calon, tentu Pansel hanya akan mendapati hasil-hasil yang baik-baik saja, karena sangat tidak mungkin para calon menyampaikan hal yang kurang baik tentang dirinya,”ungkapnya.

Selain itu, katanya, sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terhadap para calon harus menjadi pertimbangan bagi Pansel. “Pansel KIP jangan memposisikan diri sebagai panitia yang menyelenggarakan sebuah seremonial yang rangkaian acaranya sudah diatur sedekimian rupa oleh oknum politisi atau partai politik tertentu,”jelasnya.

“Namun, harus benar-benar bekerja secara independen demi melahirkan calon-calon anggota KIP yang bukan titipan oknum politisi atau partai politik tertentu,”terangnya.

MaTA berharap, Pansel KIP dapat menjadikan sanksi dari DKPP RI terhadap beberapa calon sebagai pertimbangan untuk memilih calon anggota KIP. “Kalau nantinya calon-calon ini masih juga diluluskan untuk di uji kelayakan di DPRA, patut diduga Pansel dalam bekerja tidak independen,”paparnya.(afz/afz)

Komentar

Loading...