Penanganan Kasus Prostitusi Online Sudah Sesuai dengan Aturan Hukum

Aceh BisnisPenanganan Kasus Prostitusi Online Sudah Sesuai dengan Aturan Hukum

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Perwakilan Ormas Islam dan mahasiswa melakukan audiensi dengan Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Supriyanto Tarah, terkait persoalan penangkapan seorang mucikari dan seorang perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK) online.

Pertemuan yang berlangsung di Mapolda Aceh, Senin (16/4/2018) turut dihadiri Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Misbahul Munauwar, Kabid TI, Kombes Pol T Saladin, Kapolresta Banda Aceh, AKBP Trisno Riyanto serta Dir Intelkam, Kombes Pol Supriadi Djalal dan Dir Binmas, Kombes Pol Burhanuddin.

Sementara dari perwakilan ormas Islam hadir Yusuf Al-Qardawi, Dedy Almubarak, Khairul Rizal, Reki S, Hidayat, Rijal, Tengku Suhaili Alghifari, M Hasbar, Misran dan Rizalul Akbar.

Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Supriyanto Tarah dalam pertemuan itu mengatakan, Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh dalam melaksanakan tugas tetap berpegang secara tegak lurus dalam menangani prostitusi online, dan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya menjamin tidak adanya pihak-pihak dari luar yang melakukan intervensi dalam kasus PSK online tersebut,”tegas Kapolda Aceh kepada Ormas Islam dan Mahasiswa Aceh tersebut.

Dalam pengembangan kasus prostitusi online yang dilakukan oleh pihak Polresta Banda Aceh, ditemukan 6 orang saksi yang mengetahui aktivitas mucikari dan PSK. Keenam saksi itu pun dipanggil oleh pihak Polresta Banda Aceh untuk dimintai keterangannya.

Dalam pemeriksaan, keenam saksi tidak terbukti bahwa mereka terlibat dalam kegiatan prostitusi online, sehingga tidak dapat dijerat dalam hukum Pidana Nasional KUHP maupun hukum Jinayat, sebagaimana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Selanjutnya, pada 12 April 2018 lalu, Polda Aceh dan pakar hukum yang ada di Aceh telah membahas dan mengupas terhadap kasus tersebut dengan kesimpulan bahwa langkah hukum yang diterapkan Polresta Banda Aceh telah sesuai dengan KUHAP, KUHP dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.

Para pakar hukum yang hadir membahas terkait pemulangan 6 orang saksi adalah Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, Guru Besar UIN Ar-Raniry,  Prof. Dr. Alyasa Abubakar, MA, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Dr. Mohd. Din, Sh, Mh, Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Aspidum Kejati Aceh, Kadis Syariat Islam Aceh, Kasat Pol PP dan WH Aceh.

“Penerapan hukum syariat Islam lebih sulit pembuktianya dibandingkan dengan hukum nasional. Karena dalam hukum syariat Islam, pembuktian minimal dengan 4 orang saksi yang melihat atas sebuah kasus tempat yang sama, waktu yang sama dan orang yang sama,”jelas Prof. Dr. Alyasa Abubakar, MA.

Terhadap 6 orang saksi yang dipulangkan oleh Polresta Banda Aceh, katanya, apabila mereka tidak ada yang mau memberikan pengakuan telah berbuat zina dengan orang lain, maka tidak dapat diterapkan pasal pengakuan berbuat zina.

“Jika dipaksa untuk mengakui dengan siapa dia telah melakukan perzinahan, maka yang bersangkutan dibebankan untuk membuktikan atas pengakuannya. Apabila tidak dapat membuktikan tuduhan zina tersebut, dia dapat dijerat kembali atas tuduhan fitnah,”ungkapnya.

Prof. Dr. Syarizal Abbas, MA mengatakan, apa yang telah dilakukan pihak Polresta Banda Aceh terkait pemulangan 6 saksi telah sesuai dengan aturan hukum. Menurutnya, disini masyarakat telah terlanjur menilai apa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam satu sisi saja.

"Artinya masyarakat saat ini banyak menilai penegak hukum melalui perspektinya sendiri dengan mengabaikan proses pembuktian, dalam kaidah hukum islam sendiri mengatur kalau ragu-ragu dengan alat bukti yang Syubhat (keragu-raguan) maka jangan paksakan terhadap kasus harus dimajukan ke muka hakim," katanya.

Di akhir pertemuan, perwakilan Ormas Islam dan Mahasiswa telah memahami bahwa Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh telah sungguh-sungguh dalam menegakan Hukum Syariat Islam di Aceh dengan bukti terjadinya penangkapan terhadap pelaku prostitusi online.

Yusuf Al-Qardawi salah satu perwakilan Ormas Islam mengimbau kepada masyarakat Aceh untuk Tabayun dan percaya terhadap langkah yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian, khususnya Polresta Banda Aceh adalah telah sesuai dengan hukum.(hfz/ded)

Komentar

Loading...