Pelecehan Seksual Terhadap Anak Terus Meningkat, Aceh Utara Tertinggi

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Aceh akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Kekerasan itu diibaratkan layaknya fenomena gunung es yang kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan dengan data serta fakta lapangan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh menyatakan, jumlah angka kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Aceh setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak 2015 hingga 2017 terus meningkat. Di tahun 2015 sebanyak 939 kasus, tahun 2016 sebanyak 1.648 kasus dan  tahun 2017 sebanyak 1.791 kasus.

Hal itu diungkapkan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nevi Ariyani, di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (13/3/2018) dalam rangka ekspos bersama terkait hasil temuan kekerasan yang menimpa perumpuan dan anak di Aceh.

“Tren kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak peningkatannya sangat luar biasa. Kasus kekerasan yang tercatat pada 2017 meningkat jika di bandingkan 2016. P2TP2A Aceh meyakini angka yang terdokumentasikan ini ibarat fenomena gunung es yang kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan dengan fakta lapangan,”ujarnya.

Ia menceritakan, diibaratkan fenomena gunung es, karena P2TP2A meyakini masih banyak kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, namun tidak muncul ke permukaan dengan berbagai faktor. Salah satunya karena masih kentalnya budaya malu, takut dan tidak ingin melaporkan kasus yang menimpa anak atau anggota keluarga karena dinilai sebagai aib keluarga.

“Pengalaman P2TP2A di Aceh hal yang lebih tabu untuk diungkap terkait dengan kekerasan seksual baik yang menimpa perempuan maupun anak-anak yang dianggap sebagai aib sehingga harus ditutup rapat-rapat,” kata Nevi.

Selain itu, ia menilai kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keluarga, tetapi juga karena lingkungan masyarakat yang belum sepenuhnya memberikan ruang bagi perempuan untuk berbicara dan menentukan keputusannya sendiri menghadapi kasus kekerasan yang menimpanya.

Hasil rekapitulasi penanganan kasus kekerasan P2TP2A per kabupaten/kota di Aceh sejak 2016 hingga 2017, telah ditangani 1.600 kasus, rata-rata P2TP2A kabupaten/kota sebanyak 70 kasus per tahunnya. Angka ini, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penanganan kasus di P2TP2A Aceh yang rata-rata mencapai 148 kasus per tahun.

“Pada tahun 2016, total kasus kekerasan terhadap perumpuan di Aceh mencapai 711 kasus, sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 687 kasus. Meskipun secara jumlah kasus menurun, tetapi bentuk kekerasan yang dialami perempuan justru meningkat tajam. Salah satu bentuk kekerasan paling dominan itu ialah kekerasan dalam bentuk psikis mencapai 666 kasus,” ungkap Nevi.

Sementara itu, bentuk kekerasan terhadap anak yang paling dominan sejak 2016 hingga 2017 adalah pelecehan seksual mencapai 240 kasus. Dari 23 Kabupaten/kota di Aceh, kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di Aceh Utara yakni sebanyak 123 kasus, disusul Banda Aceh 94 kasus, Aceh Besar 81 kasus, Bireuen 69 kasus, Pidie 57 kasus, Bener Meriah 52 kasus, Aceh Tengah 45 kasus dan Aceh Timur 35 kasus.

Sementara untuk kabupaten/kota lainnya, angka kasus kekerasan tersebut ditemukan rata-rata dibawah angka 30.

“Kondisi anak-anak di Aceh akan semakin teracam denhan berbagai tindak kekerasan yang dialaminya. Peningkatan kasus ini menjadi peringatan bagi pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk lebih serius pada upaya pencegahan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara lebih baik di masa mendatang," jelasnya.

Nevi menegaskan, maraknya pelecehan seksual, pemerkosaan dan sodomi dalam setahun terakhir menjadi isu publik di Aceh harus direspon secara cepat. Menurutnya, tanpa ada upaya progresif, maka anak-anak di Aceh menjadi korban kejahatan seksual yang lebih parah.

“Kami berharap adanya kesadaran baik dari keluaraga maupun lingkungan masyarakat kan pentingnya penegakan hukum. Khususnya hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagi para keluarga kami mengimbau para keluarga yang tertimpa kasus tersebut segera melapor ke dinas terkait atau ke pihak berwajib agar mendapatkan pendapingan penyelesaian hukum," tambahnya.

Dalam kegiatan desiminasi dan ekpos bersama, tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, oleh P2TP2A bersama istri Gubernur Aceh, Darwari A Gani yang juga merupakan Dewan Pembina P2TP2A meminta dinas terkait agar adanya revisi qanun tentang penyelesaian kasus KTP dan KTA agar pelaku dapat diberikan hukuman seberat-beratnya. Harus dilakukan pendampingan sebagai bentuk advokasi terhadap kasus yang menimpa mereka.

“Kebanyakan masyarakat masih minim keasadaran dan untuk menyelesaikan kasus itu,  mereka lebih suka menyelesaikan secara kekeluargaan agar aib mereka tidak tersebar ke masyarakat luas. Padahal kasus tersebut harus diberikan hukum yang seberat-beratnya,” kata Darwati.

Darwati menilai, fenomena kekerasan yang terjadi saat ini di Aceh membuat perempuan dan anak semakin menderita, bahkan kejahatan itu terjadi dari orang-orang dekat dengan korban seperti Ayah, tetangga bahkan seorang kakek.

“Ini menjadi wadah refleksi bagi kita semua masyarakat Aceh. Bagaimana bisa meningkatkan kesadaran untuk menjaga keluarga kita sendiri, serta jangan takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib,”pungkasnya.(hfz/ded)

Komentar

Loading...