Kasus Asrama Haji, PPK dan Rekanan Diperiksa

Terbengkalai: Bangunan Asrama Haji Banda Aceh yang dibiarkan terbengkalai sejak 2014. Kasus ini kembali dibuka oleh pihak Kejati Aceh untuk ditindaklanjuti.(Analisa)

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Kasus terbengkalainya pembangunan Asrama Haji Banda Aceh bernilai Rp10 miliar yang sempat terpendam, kini mulai dibuka kembali. Hal ini ditandai de­ngan pemanggilan para PPK dan rekanan oleh pihak penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Para PPK dan rekanan pemba­ngunan Asrama Haji Aceh 2013 dimintai keterangan terkait terbeng­kalainya gedung yang mulai dibangun pada tahun anggaran 2013 menggunakan anggaran Kementerian Agama RI (APBN), namun sam­pai saat ini pembangunan ter­sebut dibiarkan terbengkalai.

Menurut informasi yang diterima Analisa, pemanggilan tersebut berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Nomor 110/N.15/Fd.1/02/2018 tertanggal 22 Februari 2018. Para PPK dan rekanan dipanggil pada Kamis (1/3). Hanya saja belum ada keterangan resmi dari Kejati me­nyangkut hal ini.

Kakanwil Kemenag Aceh HM Da­ud Pakeh yang dikonfirmasi Ana­­lisa, Minggu (4/3) membenarkan ada­nya pemanggilan tersebut. Se­bab, pihak Kejati juga membuat su­rat tembusan ke Kanwil Kemenag Aceh untuk memfasilitasi pe­manggil­an para PPK dan rekanan tersebut.

Dari surat panggilan pemeriksaan, ada empat orang yang dipanggil. Yakni, Drs M Hib (PPK di bidang penyelenggaraan haji dan umrah Kanwil Kemenag Aceh), Mur (Dirut PT YS), AMN ST (Dirut PT DMK) dan Is ST (Dirut CV NAC).

Hanya memfasilitasi

"Kita hanya memfasilitasi pema­ng­gilan, sedangkan soal penegakan hukum semuanya kita serahkan ke pihak penegak hukum kejaksaan," ujar Daud Pakeh.

HM Daud Pakeh mengakui gedung tersebut sudah terbengkalai sejak empat tahun lalu. Pembangunannya dilaksanakan sejak masa Kakanwil Kemenag Aceh dijabat Ibnu Syakdan. Dibangun dengan me­nggunakan dana Kemenag RI sebesar Rp10 miliar.

Bangunan ini merupakan revita­lisasi Asrama Haji yang dilakukan Dirjen PHO Kementerian Aga­ma RI kala itu.

“Kami tidak berani melanjutkannya karena Dirjen Investigasi Kemenag RI menyatakan pemba­ngunan gedung tersebut dalam kondisi bermasalah,” ujar Daud Pakeh.

Dikatakan, pada masa Dirjen Pelayanan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama dijabat Anggito Abimanyu, Kemenag RI me­la­kukan revitalisasi lima Asrama Ha­ji di Indonesia, di antaranya As­rama Haji Medan, Makassar dan Aceh. Anggaran untuk satu asrama ha­ji mencapai Rp60 miliar.

Hanya saja, untuk Aceh baru ang­garan tahun pertama dikucurkan sebesar Rp10 miliar dan pemba­ngunannya tidak dapat dilanjutkan oleh kontraktor. Akhirnya, Kemenag RI tidak mengucurkan anggaran selanjutnya, sehingga terbeng­kalai seperti sekarang ini.

Anggota Komisi VI DPRA, Hj Ummi Kalsum sebagaimana dibe­ri­takan Analisa sebelumnya, menya­takan terkejut ada masalah dihadapi dalam pelayanan haji. Karena­nya, ini menjadi perhatian dari DPRA.

“Masalah ini akan saya sampaikan kepada ketua komisi. Bila perlu kita akan bentuk tim panitia khusus (Pansus) guna menindaklanjuti informasi yang kami peroleh hari ini,” tegasnya.

Komentar

Loading...