Ketua Komisi 9 DPR RI: Pelayanan Kesehatan di Aceh Sudah Berjalan Dengan Baik

Foto:Acehbisnis.co

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, untuk memantau sejumlah persoalan terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Rombongan DPR RI itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 9 DPR RI Dede Yusuf, dan melakukan pertemuan dengan mitra terkait di kantor Gubernur Aceh, Rabu (28/02/2018).

Turut hadir dalam kegiatan pertemuan itu, Asisten I Sekda Aceh Iskandar A. Gani, Kadis Kesehatan Aceh dr Hanif, Kepala BKKBN Aceh Drs Sahidal Kastri MPd, Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, Deputi Direksi wilayah Aceh dan Sumut BPJS Kesehatan, Budi Moh. Arief, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh Sari Quratul Ainy, dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Ketua komisi 9 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, kedatangan komisi 9 yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan itu, untuk memastikan pelayanan kesehatan di Aceh berjalan dengan baik.

Selain itu, katanya, pihaknya juga telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah, salah satunya hari ini adalah provinisi Aceh.

“Alasanya mengapa berkunjung ke Aceh, karena aceh memilik dana otsus, sehingga pihaknya ingin memastikan kasus gizi buruk yang terjadi di asmat papua juga tidak menimpa di aceh,”ungkapnya.

Lebih lanjut, Dede Yusuf menambahkan, persoalan tenaga kerja di Provinsi paling ujung barat Indonesia itu juga harus menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh.

“Pasalanya, angka pengangguaran di Aceh juga terbilang cukup tinggi. Dimana pengangguran di Aceh mendapat peringkat ke enam secara nasional,”paparnya.

Dikatakannya, pemerintah harus membuat inovasi untuk menciptakan lapangan kerja sehingga bisa menekan angka pengangguran di di Provinsi dengan jumlah penduduk 5 juta jiwa tersebut.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi mengapresiasi pemerintah Aceh karena telah universal health coverage yaitu seluruh penduduknya telah terjamin kesehatannya melalui program JKA yg terintegrasi dgn progam JKN-KIS.

“Selama 4 tahun program JKN-KIS berjalan, total biaya yang telah dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan secara Nasionl mencapai Rp.250 triliun,”sebutnya.

Terkait defisitnya BPJS Kesehatan atau dana JKN, jelas Bayu, terjdi karena biaya yang masuk melalui iuran yang dibayarkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pelayanan kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Sari Quratul Ainy mengharapkan dukungan dari Komisi IX DPR RI untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program JKN di provinsi Aceh.

“Kami mengharapkan dukungan penuh dari DPR RI dalam mengatasi berbagai permasalahan pelayanan kesehatan, sehingga tidak berdampak pada pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat,”pungkas Sari Quratul.(ded/ded)

Komentar

Loading...