MaTA: Elit Aceh Gagal Selesaikan Pembahasan APBA

MaTA

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyesalkan kegagalan elit Aceh (eksekutif dan legeslatif) menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan pembahasan anggaran tepat waktu.

Meskipun ini bukan kejadian pertama, namun hal ini semakin memperpanjang daftar buruk kegagalan Pemerintahan Aceh dalam hal perencanaan dan penganggaran.

"Hanya pada tahun 2014 APBA disahkan tepat waktu. Artinya sejak 2005 tahun ini tepat 13 kali kita sudah terlambat,"kata Koordinator Bidang Kebijakan Publik MaTA, Hafidh, di Banda Aceh, Selasa (27/2/2018).

Tahun ini, katanya, Aceh sebagai provinsi paling terlambat dalam melakukan pengesahan anggaran secara nasional. "Kondisi ini cukup menggambarkan bagaimana buruknya perencanaan pembangunan Pemerintah Aceh dalam satu dekade terakhir,"ungkapnya.

Ia menyatakan, dari informasi yang diperoleh, Gubernur Aceh hari ini telah menyurati Ketua DPRA untuk memberitahukan bahwa batas waktu persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang RAPBA 2018 menjadi Qanun Aceh tentang APBA 2018 telah berada di tenggat waktu.

Surat bernomor 903/7601 tersebut juga mengindikasikan bahwa RAPBA 2018 akan disahkan dengan Peraturan Gubernur apabila hingga batas waktu tersebut RAPBA 2018 belum mencapai kesepakatan bersama.

Sebagaimana kita ketahui bersama, agenda pertemuan pembahasan anggaran beberapa kali gagal dilakukan. Berbagai alasan mengemuka, eksekutif dan legeslatif masing-masing memiliki argumentasinya sendiri.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan, menunjukkan bahwa kepentingan elit lebih diutamakan daripada membahas kepentingan masyarakat banyak. Jika untuk bertemu saja gagal, bagaimana mungkin kesepakatan bisa didapat. Ini sangat merugikan masyarakat Aceh,"paparnya.

Untuk itu, MaTA menilai, Pemerintah Aceh (eksekutif dan legeslatif) tidak serius melakukan pembahasan anggaran. Ini menunjukkan sikap kenak-kanakan elit Aceh dalam menjalankan amanah rakyat. Walau secara regulasi dimungkinkan RAPBA 2018 disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah, namun ini menjadi preseden buruk dalam perencanaan dan penganggaran Aceh.(ded/ded)

Komentar

Loading...