Pemkab Pidie Terima Anugerah Dari Ombudsman RI

AcehBisnisPemkab Pidie Terima Anugerah Dari Ombudsman RI

Pidie - Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie dalam melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik mendapat pengakuan dari Ombudsman Republik Indonesia.

Hal tersebut dibuktikan dengan dianugerahinya Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Dengan Predikat Kepatuhan Tinggi berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan terhadap 43 produk layanan administrasi di Kabupaten Pidie dengan perolehan nilai 80.74 serta masuk dalam zona hijau.

Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud, ST yang  diserahkan langsung oleh anggota Ombudsman RI Ahmad Su’adi, M. Hum dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (05/12/2017).

Penanggungjawab penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, Adrianus Meliala mengatakan, Kabupaten Pidie meraih anugerah tersebut karena telah terbukti melakukan banyak perubahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan berkelanjutan.

"Kita memberikan penghargaan kepada kementerian, lembaga, provinsi sampai dengan kota dan kabupaten yang berupaya memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan publik. Untuk Pemkab Pidie, kita memberikan Anugerah Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik karena telah melakukan banyak perubahan pelayanan, sehingga masyarakat juga senang dengan pelayanan yang diberikan," kata Adrianus.

Ia menjelaskan, untuk memperoleh anugerah tersebut harus memenuhi 8 variabel penilaian standar pelayanan publik yang sesuai dengan undang-undang, diantaranya standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi dan motto pelayanan, serta atribut pelayanan terpadu.

"Penilaian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dimana tim penilai juga menyamar sebagai klien atau masyarakat yang sedang melakukan kepengurusan kepentingan publik, seperti kependudukan, pelayanan perizinan, akses menuju lokasi pariwisata, sampai pelayanan kesehatan dan pendidikan," ungkapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud, ST mengatakan sangat bersyukur atas perolehan anugerah dari Ombudsman tersebut. “Penganugerahan ini memang bergengsi, ini tentu membangkitkan semangat kami selaku Pemerintah Kabupaten Pidie untuk lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan publik kedepannya,” ungkapnya.

Ia juga berharap kepada seluruh jajaran SKPK di Pidie kedepannya untuk lebih berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, berkualitas serta tidak berbelit-belit.

“Kami tentunya akan terus berkomitmen  melaksanakan Undang-Undang dan menjauhi pungli dalam melayani masyarakat. Seluruh jajaran kami termasuk Kepala SKPK wajib memahami birokrasi yang baik sesuai Undang-Undang pelayanan publik,”pungkasnya.(raj/ded)

Komentar

Loading...