Pelayanan Publik Kemenkumham Masuk Zona Hijau Penilaian ORI

AcehBisnisDirjen Kekayaan Intelektual Freddy Harris (di ujung kanan) saat mewakilli Kemenkumham saat menerima penghargaan predikat Kepatuhan Tinggi oleh Ombudsman RI, di Balai Kartini, Selasa (5/12/2017).(ist)

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang dipimpin oleh Menteri Yasonna Hamonangan Laoly meraih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI), sebagai kementerian yang masuk dalam zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam ringkasan eksekutif kepatuhan pelayanan publik dipublikasikan oleh ORI, di Balai Kartini, Selasa (5/12/2017).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual Freddy Harris menyatakan, bahwa nilai yang didapatkan Kemenkumham cukup tinggi dengan nilai 90,71 dan masuk zona hijau kategori kepatuhan tinggi yang memiliki rentang nilai 89-110.

Dikatakannya, Kemenkumham telah dipantau ORI dalam memberikan standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik atas 115 produk layanan publik.

Freddy juga menjelaskan, bahwa sektor pelayanan publik memang menjadi perhatian besar di Kemenkumham demi memberikan kemudahan kepada masyarakat. Adapun penghargaan yang diterima Kemenkumham harus menjadi dorongan bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerjanya pada tahun 2018 mendatang.

“Hal ini demi memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi,”kata Freddy Harris yang juga Pelaksana tugas Dirjen Administrasi Hukum Umum  saat menerima penghargaan yang langsung diberikan Ketua ORI Amzulian Rifai.

Sementara itu, penanggung jawab survei kepatuhan ORI Adrianus Meliala, bahwa  penganugerahan atas predikat Kepatuhan kepada lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah didasarkan pada penilaian selama Mei hingga Juli 2017 secara serentak di 22 kementerian, 6 lembaga, 22 provinsi, 45 pemerintah kota, dan 107 pemerintah kabupaten.

Adapun untuk penilaian kepada para lembaga pemerintahan tersebut, berdasarkan sejak Mei hingga Juli 2017 secara serentak di 22 kementerian, 6 lembaga, 22 provinsi, 45 pemerintah kota, dan 107 pemerintah kabupaten. Sebelumnya, survei sudah dilakukan oleh ORI sejak 2013. (ril/ded)

Komentar

Loading...